23
Jun
08

Persentase Kelulusan UN

Persentase kelulusan UN tahun ini ada yang meningkat, ada yang menurun, dibnadingkandengan tahun lalu, katanya lebih banyak yang menurun. Dengan batas lulus yang meningkat menjadi 5,25 misalnya dibandingkan dengansebelumnya 4,25 tentu wajar apabila terjadi penurunan, dengan asumsi bahwa tingkat kesulitan soal UN adalah sama dengan yang sebelumnya. Penurunan yang diakibatkan standar kelulusan yang naik ke 5,25 dapat diartikan adanya peningkatan kualitas, apalagikalau batas lulus sudah 5,25 dan persentase yang lulus juga bertambah berarti terjadi peningkatan mutu…dengan catatan  tingkat kesulitan dan daya pembeda serta semua persyaratan item-item soal UN sama dengan tahun sebelumnya.

Beberapa komentator mengemukakan bahwa UN untuk SMP dan SD belum diperlukan. Yang diperlukan adalah standar (8 standar Nasional Pendidikan) seharusnya dipenuhi lebih dulu. Adalah tidak fair memberikan item-item soal UN yang sama untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Sumber belajar yang tersedia di jakarta tidak sama dengan di desa di Papua, begitu juga dengan fasilitas belajar, guru (pendidik) dalam arti kualitas dan jumlah yang sangat bervariasi. Ada SD yang hanya diajar oleh dua orang guru (sudah termasuk kepala sekolah), tetapi beberapa SD di kota besar kelebihan guru,  dalam satu minggu hanya mengajar kurang dari 10 jam pelajaran..waktu guru tersebut sebagian besar “terbuang” secara percuma, sementara sekolah yang gurunya hanya dua orang mengajar lebih dari 50 jam perminggu? Siswa dari dua sekolah yang berbeda tersebut akan menghadapi item-item UN yang sama.

Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia di sekolah sangat bervariasi,  mulai dari sekolah yang memiliki laboratorium lengkap dengan teknisinya sampai dengan sekolah yang tidak punya lab sama sekali. Siswa di Sekolah-sekolah tersebut  sama-sama menghadapi UN yang sama (relatif).  Seharusnya pemerintah melengkapi lebih dulu fasilitas (sarana-prasarana), sumber belajar, guru dan lain sebagainya sesuai dengan 8 standar Nasional Pendidikan baru menerapkan UN ke semua sekolah. Dengan demikian tidak ada alasan menolak UN. Persaingan antar sekolah akan semakin sehat karena modal dasar dari pemerintah sama.

Pemerintah untuk memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan tidak mudah, membutuhkan waktu, biaya. Bahkan untuk memenuhi jumlah guru sesuai standar tidak hanya butuh biaya, karena meskipun diberi tunjangan khusus kepada guru di daerah terpencil tidak berarti akan mudah terpenuhi. Kita akan sulit memprediksi kapan pemerintah sanggup untuk memenuhi 8 standar Nasional Pendidikan. Menunggu sampai terpenuhi SNP baru melaksanakan UN  juga bukan solusi yang cerdas.

Sebenarnya pemerintah mencoba mengatasi masalah tersebut dengan memberi kewenangan kepada sekolah untuk menetapkan sendiri batas lulus. Dengan demikian diharapkan atas kesadaran sendiri, sekolah yang telah memenuhi 8 SNP menetapkan batas lulus yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang belum memenuhi. Dengan demikian masyarakat akan menilai sendiri sekolah mana yang telah memenuhi 8 SNP dan mana yang belum. Bagi orang tua yang mengharapkan sekolah yang bermutu dapat memilih sekolah dengan batas lulus yang tinggi dan sebaliknya. Akan tetapi masyarakat kita di pedesaan belum tentu dapat memilih karena sekolah yang ada hanya satu-satunya. Sedangkan untuk memilih sekolah yang berkualitas di daerah lain atau di kota berarti harus menyiapkan biaya pendidikan yang jauh lebih mahal…

Banyak persoalan yang dihadapi dalam pendidikan Nasional, persoalan tersebut tidak akan teratasi dengan melontarkan kritikan atau komentar di media massa. Saya setuju bahwa menyelenggarakan UN perlu kejujuran, seperti yang dikemukakan Mendiknas. Bukankah upaya untuk curang dari sekolah (kepala sekolah, guru atau oknum tertentu itu) karena mereka merasa UN itu sendiri tidak fair karena menuntut hal yang sama kepada siswa pada hal tidak memberikan fasilitas yang mereka butuhkan….

  

 



%d blogger menyukai ini: