19
Sep
08

REVITALISASI BUDAYA BANGSA

 

Kebudayaan sebagai “buah budi” manusia, baik yang bersifat lakhir maupun batin, yang mengandung sifat-sifat keluruhan dan kehalusan etis dan aestetis, yang ada pada hidup manusia pada umumnya. Budi yang dimaksud tidak lain adalah jiwa yang sudah masak, sudah cerdas, dan oleh karenanya sanggup dan mampu mencipta. Karena budi manusia itu mempunyai sifat jujur dan halus, maka segala ciptaannya senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus pula, sesuai dengan ajaran etika dan estetika. Dengan perkataan lain, kebudayaan adalah hasil perkembangan masyarakat Indonesia yang dipelihara atas dasar kesadaran akan penting dan perlunya (relevansi) nilai-nilai tersebut dalam masyarakat kita. Kemudian, usaha untuk meningkatkan kebudayaan bangsa kita harus menuju ke arah kemajuan adab, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa kita sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Budaya bangsa Indonesia sebagai suatu sistem normatif yang memola perilaku “bangsa”, sekaligus memola interaksi dalam pergaulan antar warganya. Kesamaan budaya tentu saja akan memperlancar pergaulan dan kehidupan bersama, akan tetapi perbedaan budaya perlu diupayakan agar tidak menghambat atau menghalangi kelancaran pergaulan. Bagaimana agar tidak ada atau tidak menonjol adanya perasaan in-group feeling dan out-group feeling di kalangan warga kita. Bagaimana agar  perbedaan budaya tidak serta merta  berarti perbedaan dalam hal afiliasi kelompok, solidaritas dan kesetiaannya. Kesadaran kesukuan adalah refleksi kesadaran yang timbul sebagai akibat kesadaran akan adanya perbedaan budaya dalam arti lama, yang penulis sebut sebagai pengertian yang salah. Ini merupakan tantangan dan tugas kita untuk menciptakan bagaimana perbedaan budaya itu tidak mengarah pada perpecahan, tidak mendatangkan konflik. Karena konflik itu akan menghabiskan, menghancurkan peradaban yang telah kita capai.

Sedangkan nilai-nilai dalam masyarakat  dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan, ketentuan-ketentuan, ukuran-ukuran, peraturan-peraturan, anggapan-anggapan dan lain-lain yang berlaku dalam masyarakat kita atas dasar kesadaran akan relevansinya berlaku dalam masyarakat kita untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai tersebut di antaranya ada yang baru dan ada yang lama, bahkan ada pula yang sudah terlupakan. Bangsa Indonesia, yang sudah mempunyai banyak ajaran leluhur yang mengutamakan kebenaran yang etis (ethical truth) untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat, tidak semestinya kita kurang memberi perhatian apalagi ignoring ajaran (ngelmu) dan nilai kebudayaan daerah tersebut hanya karena lebih tergoda dengan budaya bangsa lain yang belum tentu lebih baik atau cocok dengan kehidupan masyarakat kita.

 

Sebagai contoh, nilai kejawen, yang penuh dengan ajaran Budi Luhur, masih sangat relevan bagi kekuatan bangsa Indonesia di tengah-tengah kehidupan modern yang penuh dengan rasa egoisme, egosentris, dan materialisme. Meskipun nilai-nilai kejawen tersebut sudah banyak dilupakan atau ditinggalkan oleh orang Jawa itu sendiri dengan berbagai alasan, akan tetapi tidak berarti sudah tidak relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia modern. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat dibantu  dengan kesadaran emosi yang baik, sehingga hubungan manusia yang penuh rasa emphaty, tepa-selira dan kasih sayang, yang semuanya itu terdapat dalam nilai-nilai kejawen.

Anggota legislatif seharusnya mengerti dan menghayati ajaran-ajaran lelurur sebagai pengetahuan esotic dan dapat memilih yang dinilai masih penting untuk disampaiakan kepada pendukungnya dalam rangka mempersiapkan generasi baru. Tujuan  utama mempelajari dan menggali nilai budaya luhur guna disumbangkan melalui pendidikan politik dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya serta pembentukan kebudayaan Nasional. Penulis melihat, sekarang ini bangsa-bangsa Barat yang telah maju dalam ilmu pengetahuan,  menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasionalisme untuk mencapai kebenaran logika (logical truth) saja tidak cukup untuk memecahkan masalah-masalah dunia, sehingga bangsa Barat dewasa ini mulai mempelajari  dan menekuni ajaran kuno (indigenous knowledge)  yang dianggap besar manfaatnya dalam mengatasi masalah-masalah bangsa tersebut.

Tugas angoota legislatif untuk membentuk manusia (termasuk mempersiapkan generasi muda) yang berbudi pekerti luhur bukanlah pekerjaan mudah. Kegiatan pendidikan politik tersebut harus dilakukan melalui kepemimpinan, peneladanan dengan memberi contoh hidup sebagai manusia yang berbudi pekerti yang luhur. Penulis berkeyakinan, bahwa persatuan bangsa kita akan semakin kuat dan kokoh, apabila anggota legislatif yang memiliki tepa seliranya tinggi, berempathy satu sama lain, bangsa yang merasa bersaudara, senasib, dan sepenanggungan.

Pembangunan suatu kebudayaan nasional dalam arti seluas-luasnya merupakan  satu keharusan bagi bangsa kita, termasuk anggota legislatif Indonesia. Dalam memajukan kebuadayaan nasional Indonesia seperti diamanatkan oleh UUD 1945, kita seharusnya memperhitungkan dan mengandalkan puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang terdapat di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang lama maupun yang baru yang berjiwa nasional, itulah kebudayaan nasional (Daoed Joesoef: 226). Dengan kata lain, seperti yang dikemukakan  Ki Hadjar Dewantara, bahwa kebudayaan nasional kita adalah segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan daerah di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang lama maupun yang sudah tidak dikenal masyarakat kota.  Puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan tersebut bukan merupakan “kumpulan” atau dikumpulkan menjadi satu, lalu dipakai oleh orang-orang di seluruh Indonesia. Penulis kira adalah keliru kalau ada mengira bahwa, misalnya pakaian nasional Indonesia menurut teori puncak-puncak tadi akan berupa ikat kepala blangkon, baju Minangkabau, sarung setengah dilipat, celana hitam memanjang dan sepatu setengah sandal. Juga kalau ada beranggapan  bangunan rumah, misalnya, ruang muka berbentuk pendopo, tengah campuran Batak, Minangkabau, Kalimantan, dan belakang puri Bali. Puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang terdapat di seluruh kepulauan kita tersebut merupakan modal kita yang pertama, yang nantinya harus dan akan disusul dengan ciptaan-ciptaan baru, yang timbul karena ada hasrat untuk membangun kebudayaan sendiri dan karenanya pasti akan berjiwa nasional.

Namun demikian, kita tidak perlu berusaha menyatukan apa yang tidak dapat dan tidak perlu disatukan. Cukuplah bila kita hanya menyatukan pokok-pokok dan dasar-dasarnya saja, artinya yang memang dapat dipersatukan. Hal ini perlu diingat karena kerapkali orang menuntut kesatuan yang tidak perlu atau tidak mungkin dipersatukan. Tuntutan kesatuan seperti itu kerap kali bahkan menjadi salah satu sebab akan timbulnya perpecahan. Kita mempunyai kebebasan untuk memilih dan mengambil apa yang ada di daerah-daerah yang bukan daerah kita sendiri untuk kita jadikan sebagai budaya Nasional. Pembangunan kebudayaan nasional dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu keharusan bagi bangsa kita.  Nasionalisme yang sudah dibangkitkan semenjak tanggal 20 Mei 1908 atau seratus tahun yang lalu perlu dipertahankan dengan nilai-nilai budaya yang berjiwa nasional. Nasionalisme yang berisikan nilai-nilai budaya seperti ini pasti masih kita perlukan sebagai satu Bangsa dalam mengarungi abad 21 ini yang diperkirakan banyak orang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian.

Anggota legislatif sebagai perwakilan rakyat sudah sewajarnya proaktif, berperan dalam melakukan revitalisasi budaya bangsa. Revitalisasi tersebut dimaksudkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya bangsa yang masih relevan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Hasil revitalisasi tersebut diharapkan dapat ditranformasikan kepada generasi muda melalui kegiatan politik. Semoga!



%d blogger menyukai ini: